Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Hal tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Pemkab. Bangka Barat dalam Rapat Koordinasi Pusat-Daerah (Rakorpusda) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2025 yang digelar pada Senin, 1 Desember 2025, bertempat di Ballroom Hotel Kempenski, Jakarta.

Kegiatan Rakorpusda P2DD 2025 yang mengangkat tema Sinergi Penguatan Digitalisasi Keuangan Daerah melalui Optimalisasi Belanja dan Peningkatan Layanan Publik ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan strategis lainnya, termasuk perbankan. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat, Muhammad Ali, S.IP.,LL.M., hadir mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat, sebagai bentuk dukungan aktif terhadap agenda nasional digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Dalam rapat tersebut, berbagai materi strategis disampaikan oleh para narasumber nasional. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Valiandra memaparkan Kebijakan Umum serta Perkembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), termasuk progress dan update penerapannya di daerah.

Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Keuangan, Subandono, menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja APBD serta optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bagian dari penguatan fiskal daerah. Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, DR. Drs. Teguh Narutomo, M.Si., menyampaikan arah kebijakan penguatan ekosistem digital pendapatan daerah melalui bahan paparan Roadmap ETPD dan Implementasi SIPD Penatausahaan Pendapatan.

Turut hadir perwakilan dari Bapenda Provinsi Jawa Barat, Dwi Agus Sulistyo, ST., MT yang menyampaikan dashboard monitoring pengelolaan pendapatan. Dari perbankan, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (BJB) menyampaikan konsep agregator Bank BJB, dan Bank Bali menyampaikan implementasi KKI pada pemprov dan pemda di Bali, serta bahan materi lainnya seperti Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), dan Sistem Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (SENOPATI).

Dari sisi inovasi, Bank Indonesia memperkenalkan penguatan kebijakan sistem pembayaran termasuk inovasi QRIS tanpa pindai (QRIS tap) berbasis NFC yang dinilai mampu mendukung transaksi massal yang cepat, mudah, dan aman. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi alternatif pembayaran digital yang mendorong peningkatan PAD secara non tunai serta peningkatan kualitas layanan publik.

Rakorpusda P2DD 2025 juga menegaskan pentingnya pembentukan Forum Katalis P2DD sebagai wadah knowledge sharing dan learning antar TP2DD di seluruh Indonesia. Forum ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan literasi digital, serta mendorong inovasi daerah yang berkelanjutan.

Melalui keikutsertaan dalam Rakorpusda ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil rapat dengan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, pengembangan roadmap ETPD, serta percepatan implementasi digitalisasi pendapatan dan kartu kredit pemerintah, guna meningkatkan kualitas layanan publik.

Sumber : BP2RD Kab. Bangka Barat

Penulis : Sari Dwi Estari, S.E.,Ak.,CA.