Pemerintah Kab. Bangka Barat terus mendorong upaya peningkatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui pemanfaatan kanal pembayaran non tunai. Hal ini ditegaskan dalam rapat yang diselenggarakan pada Kamis, 4 September 2025, di ruang rapat BP2RD, bersama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) se-Kab. Bangka Barat , Bank SUMSEL BABEL Cabang Mentok, serta UPT BP2RD, terkait implementasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), melalui Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS).

Pada kesempatan tersebut, para PPAT menyambut baik terobosan pembayaran menggunakan QRIS. Selain dinilai lebih efisien, aman, dan praktis, hal ini juga sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

"Dengan QRIS, maayarakat tidak perlu repot lagi. Pembayaran bisa langsung dilakukan dari ponsel, lebih cepat dan aman, " ujar Wahyu Kuncoro, salah satu perwakilan PPAT.

Sementara itu, Rangga dari Bank SUMSEL BABEL Cabang Mentok menjelaskan bahwa saat ini QRIS yang sudah berjalan baru dari Bank SUMSEL BABEL, sedangkan integrasi QRIS dengan bank lain masih dalam tahap pengembangan. Ia menambahkan ada kendala teknis terkait pelimpahan uang ke rekening kas daerah yang membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari. Pihaknya tengah mencari solusi agar proses pelimpahan bisa lebih cepat.

Rangga juga turut memandu teknis penggunaan QRIS dan menjelaskan mekanisme pelimpahan ke rekening kas daerah, sehingga seluruh peserta rapat mendapatkan pemahaman yang sama.

Di sisi lain, Kepala BP2RD Kab. Bangka Barat, Miwani, S.E., memberi arahan kepada Kepala UPT BP2RD Kab. Bangka Barat agar dapat memanfaatkan QRIS secara mobile, bersinergi dengan jadwal samsat keliling di wilayah-wilayah kecamatan. Dengan demikian, masyarakat bisa langsung melakukan pembayaran pajak daerah secara non tunai saat pelayanan jemput bola berlangsung. Beliau juga menyampaikan harapan kedepan dengan semakin luasnya pemanfaatan QRIS, pelayanan publik makin dipermudah, PAD meningkat, dan masyarakat merasakan manfaat digitalisasi keuangan daerah.

Sumber : BP2RD Kab. Bangka Barat

Penulis : Sari Dwi Estari, S.E.,Ak,CA.